Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi, tidak serta-merta menghapus unsur pidana.
Penegasan ini disampaikan menyusul pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, usai pertemuan di Kementerian Kehutanan.
Pernyataan KPK menjadi perhatian publik karena kasus tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dan penerimaan lain dalam proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Lembaga antirasuah menegaskan bahwa tindakan mengembalikan amplop hanya menjadi salah satu fakta yang akan didalami penyidik dan tidak otomatis menghilangkan pertanggungjawaban pidana.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.
“Ya pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik,” ujar Taufik dikutip dari detik.com (6/7/2026)..
KPK Dalami Dugaan Kaitan Amplop dengan Pelepasan Kawasan Hutan
Menurut Taufik, fokus penyidikan saat ini bukan hanya soal keberadaan amplop, tetapi juga apakah pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Ia menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh penyidik, bukan berdasarkan pernyataan yang berkembang di ruang publik.
“Jadi fakta-fakta, bukan karena komentar-komentar, tapi karena murni kebutuhan penyidikan, baik itu dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa maupun dari dokumen-dokumen hasil penggeledahan, hasil penyitaan. Itu nanti jadi bagian yang akan didalami oleh penyidik,” ujarnya dikutip dari dikutip dari Suara.com, Minggu, 5 Juli 2026, .
Selain itu, KPK juga mengungkap adanya dugaan pengumpulan uang dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan para petani di Kuantan Singingi. Dana tersebut diduga dikumpulkan untuk membantu pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.
“Apakah barang bukti uang nanti menjadi bagian penting yang akan didalami penyidik. Tentu kita tunggu hasil penyidikan ke depan,” kata Taufik.
Raja Juli Antoni Bisa Dipanggil Penyidik
KPK juga membuka peluang memanggil Raja Juli Antoni apabila keterangannya dinilai diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara.
Achmad Taufik menegaskan pemanggilan tersebut sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidikan, bukan sebagai respons atas konferensi pers atau pernyataan yang disampaikan kepada publik.
“Apabila memang dibutuhkan keterangannya untuk memperkuat alat bukti, tentu akan dilakukan pemanggilan. Ini murni kebutuhan penyidikan berdasarkan keterangan saksi, dokumen, hasil penggeledahan, dan penyitaan,” ujarnya.
Raja Juli Antoni Jelaskan Kronologi Pengembalian Amplop
Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dirinya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.
Usai audiensi, menurut Raja Juli, Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang dibungkus map. Ia mengaku tidak pernah membuka maupun menerima amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.
“Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ketika beliau pergi, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” kata Raja Juli Antoni.
Dalam keterangannya, Raja Juli menyebut amplop tersebut kemudian dikembalikan melalui ajudannya sekitar 10 hari kemudian, yakni pada 12 Juni 2026, di Polres Kuantan Singingi.
Sementara dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, ia juga menyampaikan bahwa proses pengembalian dilakukan sebelum perkara ini mencuat ke publik.
Tiga Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi yang tengah diusut KPK di Kabupaten Kuantan Singingi.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.
Perkara tersebut bermula dari dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi. Namun dalam perkembangannya, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menelusuri aliran dana maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.