loading…
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dalam diskusi tertutup selama satu jam di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). Foto/Refi Sandi
Hal itu sebagai upaya creative financing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menyikapi pemangkasan dana transfer. “Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, tentunya kami harus melakukan creative financing,” ujar Pramono usai pertemuan dengan Purbaya.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan kreatif financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada,” sambung Pramono.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bertandang ke Balai Kota, Dapat Jempol Pramono
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak membantah atau argue terhadap pemotongan dana transfer ke daerah. “Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil,” ucapnya.
Pramono pun berencana menyerap dana Rp200 triliun ke Bank Himbara. Ia meminta BUMD di Jakarta memanfaatkan itu. “Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono juga meminta persetujuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal rencana pembangunan Kantor Pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. “Yang terakhir, hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD, untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan,” kata dia.